Tag Archives: Pemekaran

Demokrasi Moden di Tanah Papua di Antara Teori dan Realitas terutama Terkait Tuntutan Pemekaran Provinsi Tabi: Catatan untuk Wacana “Demokrasi Kesukuan”

Fenomena Menyakitkan atau Mengejutkan?

Sangat menyakitkan, kalau boleh saya katakan begitu, tetapi bagi orang lain begitu mengejutkan melihat kemunculan dan perkembangan wacana pemekaran Provinsi Tabi oleh sejumalh elit politik dari Tanah Tabi, yang kebanyakan ialah para elit baru yang barusan lahir berkat Otsus dan pemekaran.

Begitu menyakitkan karena Masyarakat Adat yang di atas tanah adatnya menjadi ibukota Provinsi induk selama pendudukan NKRI tiba-tiba entah menyangkal diri atau menolak fakta sebagai tempat kedudukan ibukota provinsi Papua. Tidak hanya itu, sejarah orang Papua menjadi pemegang kursi nomor satu di Provinsi induk dimaksud sejauh ini dikuasai oleh orang-orang pemilik tanah adat Tabi. Dengan kata lain, sebenarnya, menurut fakta sejarah, provinsi Papua berada di tanah adat orang Tabi dan pejabatnya kebanyakan orang Tabi dan gubernur terlama di tanah Papua, bahkan di seluruh Indonesia, atau mungkin juga di seluruh dunia, ialah tokoh dari Tanah Adat Tabi.

Sepanjang itu elit dari Tanah Tabi cukup puas dan tidak pernah berbicara tentang pemekaran. Mereka bahkan melarang ada pemekaran dengan alasan apapun. (Barangkali tanpa menyadari bahwa masyarakat Papua dari Tanah Adat lain juga menunggu kalau elit Tanah Tabi akan punya rasa malu atau rasa solidaritas dan memberikan peluang itu satu per satu kepada setiap Tanah Adat di New Guinea bagian Barat yang berjumlah tujuh wilayah adat).

Tetapi entah karena pergantian tahun, atau karena kaget bangun, mulai setelah Barnabas Suebu mengakhiri masa jabatan, dan tertama setelah Barnabas Suebu gagal meraih kemenangan di Pemilu barusan ini, barulah muncul wacana pemekaran Provinsi Tabi. Justru provinsi Tabi yang harus secara otomatis bubar karena provinsi Papua sudah sejak dulu ada di Tanah Tabi.

Yang mengagetkan orang lain karena sebelum wacana Pemekaran Provinsi Tabi, muncul juga wacana Provinsi OPM, yaitu diberikan kepada orang Papua di wilayah Pegunungan Tengah. Jauh sebelum itu memang Lukas Enembe Cs. pernah menggalang kekuatan untuk membentuk provinsi Papua Tengah, tetapi hal itu tidak konstruktiv dalam membangun Papua yang mandiri dan sejahtera sehingga dibatalkan. Masyarakat Adat Koteka juga pada umumnya tidak melihat gagasan ini sebagai sebuah langkah membangun, tetapi justru sebagai langkah mundur untuk membangun harkat dan martabat orang Papua sebagi satu bangsa.

Setelah wacana Provinsi OPM tidak tenar lagi, maka muncul wacana Provinsi Tabi. Di antara itu ada juga wacana Provinsi Teluk Cenderawasih. Jauh sebelum ini semua sudah ada wacana Provinsi Papua Selatan oleh mantan Bupati J. G. Gebze.

Wacana-wacana ini semua berasal dari orang Papua sendiri. Belum lagi wacana versi NKRI, yaitu Provinsi Papua, Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Timur, yang kita terwujud menjadi provinsi Papua Barat dan provinsi Papua.

Dilema Pengusul Provinsi Tabi

Provinsi Tabi, atau lebih tepat penggagas dari pemekaran Provinsi Tabi sebenarnya ada dalam dilema. Di satu sisi mereka harus menerima kekalahan telak dalam Pemilu baru-baru ini, dan di sisi lain mereka harus menerima fakta bahwa saat ini, tahun ini, waktu ini telah tiba giliran bagi orang Papua dari pegunungan untuk memimpin tanah air kita. Harus dilihat secara positiv, apakah kemenangan Lukmen merupakan bukti kemajuan di Tanah Papua ataukah bukti kekalahan elit politik dari tanah adat Tabi? Itu dilema pertama.

Dilema kedua terkait letak dan kedudukan ibukota Provinsi Papua dan letak dan kedudukan ibukota provinsi Tabi. Saya sendiri justru tidak paham dan sulit menjelaskan “Ada apa di benak para elit yang mengusulkan pemekaran Provinsi Tabi?”

Saya lebih tepat katakan “Ini politik devide et impera dari NKRI di wilayah pendudukannya bernama Tanah Papua”. Mengapa tidak? Gagasan-gagasan pemekaran provinsi bukan berasal dari orang Papua, bukan? Gagasan provinsi OPM bukan dari orang Papua, bukan? Gagasan Provinsi Papua Selatan bukan dari orang Papua, bukan?

Demikian pula, gagasan Provinsi tabi, bukan?

Dilema ketiga terkait dengan fakta sejarah secara wilayah administrativ pemerintahan dan operasional pemindahan ibukota provinsi. Ibukota provinsi Papua ialah Port Numbay, yaitu di atas tanah Tabi. Ibukota provinsi Papua sejak awal samapi detik ini ada di atas tanah Tabi. Maka kalau kita mau mekarkan sebuah provinsi baru yang di atas tempat itu sudah ada provinsi yang lama, maka provinsi lama di kemanakan? Yang sudah dikenal ialah provinsi yang baru mengambil ibukota yang baru, tetapi dalam hal usulan ini yang dimaksudkan ialah mengusir provinsi lama, yaitu provinsi Papua dari ibukotanya sendiri, yaitu di atas tanah Adat Tabi dengan alasan tanah Port Numbay milik orang adat Tabi, lalu provinsi Papua dibuang ke mana, karena di tempatnya hendak dibangun ibukota provinsi baru.

Di sini warna politik “adu-domba” (devide et impera) sangat kental karena dengan demikian akar peradaban dan pembangunan di Tanah Papua hendak digoyang, dirombak dan disulap.

Pertanyaan sekarang ialah, “Apakah tega, para elit politik tanah adat Tabi berniat seperti ini?” Atau mungkin dalam hal pemekaran dan tidak ini tidak ada urusan dengan tega atau tidak, tetapi terkait sampai berapa lama NKRI sanggup menguasai dan menduduki tanah ini kalau tidak dipetak-petak? Yang jelas dan yang pasti, NKRI tahu bahwa semakin tanah Papua dipetak-petak, semakin orang Papua dipatok ulang, semakin Papua diobrak-abrik sampai hancur-hancuran, maka semakin mungkin NKRI mendiami dan menikmati emas dan perak, susu dan madu dari tanah ini. Kalau tidak, NKRI sediri tinggal menghitung nafas, karena persatuan dan kesatuan di antara kaum yang dijajah ialah ancaman terbesar bagi para penjajah manapun juga di seluruh dunia.

Dilema lain kemungkinan bahwa selama ini orang gunung Papua dianggap sebagai orang OPM, orang telanjang, orang kampungan, pantat abu, kafir, kuno, “hidung balubang”, poro” dan sebagainya, yang semua cap-cap ini merujuk kepada kelemahan dan ketidak-layakan orang gunung Papua memimpin teman-teman sebangsa dan setanah-air mereka sendiri dari tanah adat lain di tanah ini. Mungkin saja kemenangan ini menampar wajah mereka, merobek alam bawah sadar orang Papua yang selama ini berpura-pura bersatu di permukaan dengan alasan sama-sama rambut keriting, tetapi sebenarnya memiliki stigma-stigma yang tidak sehat dan tidak membangun hargadiri dan martabat bangsa sendiri, yang selama ini merasa aman dan sejahtera kalau mereka yang pimpin Papua.

Kita harus pandai membaca fenomena di luar sana. Ada gerakan-gerakan tanpa bola (artinya pernyataan, tindakan, peristiwa dan tindaklanjut tanpa sepengetahuan atau tanpa sangkut-paut dengan orang Papa tetapi mereka ciptakan sendiri dan menari sendiri) yang dilakukan NKRI. Kita lihat NKRI cukup kewalahan mencari pengganti Barnabas Suebu, yang akhirnya mengangkat Caretaker Gubernur dalam waktu yang lama, dan malahan ada dua orang yang menjadi caretaker. Benar-benar sesuatu yang belum terjadi di negara namanya Indonesia. Bukan itu saja, isu-isu akan ada gejolak, penembak misterius, penembakan dan penangkapan orang-orang KNPB, penembakan- penembakan di Tingginambut, Sinak, Timika, Wamena, di mana-mana merebak. Ada orang Indonesia yang percaya Lukas Enembe dan Kelemen Tinal, tetapi ada orang Indonesia yang menolak mereka dua. Mereka yang menolak ini jelas menunda Pemilu dilakukan selama beberapa tahun belakangan.

Selama itu pula, banyak kelompok dibentuk, dibujuk, didorong untuk mengajukan proposal pemekaran provinsi, kabupaten, distrik, sampai desa.

Apa hasilnya?

NKRI gagal total. NKRI sebenarnya menabrak tembok beton yang dibangunnya sendiri.

Siapa suruh Anda harus melakukan proses demokratisasi? Bukankah demokrasi artinya suara terbanyak ialah yang memerintah? Bukankah suara terbanyak di Tanah Papua justru ada di gunung-gunung sana? Bukankah kemenangan Lukmen ialah bukti demokrasi modern benar-benar berjalan di tanah ini?

Realitas Demokrasi Modern di Tanah Papua dan Pemilihan Gubernur Papua dan Ketua DPRP

Yang seharusnya dilakukan oleh elit dari tanah Tabi menggalang kekuatan, membentuk kesatuan dan persatuan, menyakut kekuatan ekonomi dan politik menjadi satu barisan, bukan menggagas pemekaran provinsi dari provinsi dari tanah adatnya sendiri.

Permainan politik dalam proses demokrasi modern, bukan demokrasi ala Indonesia bernama demokrasi terpimpin seperti saat ini jelas-jelas memuluskan langkah Lukmen.

Itu bukan kesalahan Lukmen, bukan juga kesalahan orang Papua pilih orang kampungan.  Itu kesalahan demokrasi sendiri. Itu juga kesalahan NKRI yang berani menjalankan proses demokratisasi sesuai prinsip demokrasi modern, bukan menurut prinsip demokrasi ala Indonesia lagi.

Kartu politik elit pegunungan Papua dalam permainan politik di tanah Papua dalam demokrasi modern ini berkarakter “badai pegunungan”. Siapapun tahu sifat sebuah “badai”: ia menggoyang, memiringkan, mencabut, menggusur, melengserkan, menghanyutkan, bahkan sampai mengakhiri. Karena real-politik tanah Papua di dalam NKRI ini merupakan arus yang bersifat “badai”, maka jelas elit politik Tabi harus bersatu, kalau tidak mau terhanyut keluar dari realitas arus demokratitasi, bukannya menggagas pembentukan Provinsi baru di atas dari Provinsi yang sudah ia miliki di tanah adatnya sendiri.

Ada dua skenario tersedia bagi kita semua. Pertama elit politik Tanah Adat Tabi membentuk kekuatan dalam rangka menyaingi permainan elit politik dari pegunungan Papua atau kedua, mengikuti tatanan dan realitas hubungan nenek-moyang dan adat di antara orang tanah Tabi dan orang pegunungan Tanah Papua. Yang jelas NKRI akan senang dengan skenario pertama. Oleh karena itu, elit politik manapun, entah itu Bupati Jayapura, Walikota Jayapura atau siapa saja tokoh atau politisi yang berkoar-koar dalam wacana pemekaran provinsi Tabi, maka ia sebenarnya murni agen NKRI yang dititipkan ke dalam sistem pemerintahannya di tanah Papua. Bukan itu saja, mereka juga sedang dalam proses menyangkal adat dan tradisi serta sejarah penyebaran orang Papua dari pesisir sampai ke pegunungan tanah Papua. Selain daripada itu, mereka juga sedang dalam proses membongkar tatanan peradaban manusia Papua yang berbasis dari ibukota provinsi Papua, Port Numbay.

Apakah kita biarkan salah satu kelompok Masyarakat Adat (MADAT) di tanah ini merombak nasib dari segenap manusia Papua di pulau ini demi kepentingan kue-kue politik yang hasilnya hanya dinikmati anak-isteri sendiri selama mereka hidup sendiri, tanpa ada bekas dan manfaat bagi MADAT Tabi, apalagi MADAT Papua?

Di sisi lain, dari sisi prinsip demokrasi universal, yaitu demokrasi modern, kita kenal prinsip utama dan pertama dalam demokrasi atau definisi pertama dari demokrasi modern ialah “rule by majority and minority rights”, artinya pemerintahan oleh mayoritas (maksudnya yang memperoleh mayoritas suara dalam Pemilu) dan hak-hak dari bagi kaum minoritas (dalam hal ini entah yang minoritas dalam perolehan suara ataupun yang minoritas secara etnik, suku, agama, dsb.)

Apa artinya?

Arti jelas dan langsung dalam konteks realitas MADAT Papua ialah “Siapa yang punya penduduk banyak dalam sukunya atau kelompok atau aliansi sukunya, maka dialah pemenangnya.” Faktanya penduduk terbanyak di tanah Papua, bahkan suku terbesar di seantera rumpun Melanesia ada di pegununngan West Papua, yaitu suku Lani.

Biarpun seluruh Melanesia menjadi satu negara, suku Lani tetapi dan selamanya yang mayoritas. Dan kalau demokrasi artinya yang memimpin ialah mayoritas, maka itulah yang telah terjadi dalam pemilu terakhir di Provinsi Papua, bukan?

Mengapa saya gunakan patokan suku, bukannya partai politik?

Jawabannya ialah fakta lapangan di tanah Papua, bahkan di seluruh Melanesia dan di seluruh masyarakat non-Barat, termasuk di Indonesia, Malaysia, Thailand, di Afrika dan Amerika Latin. Di semua tempat ini yang berlaku fakta bahwa para pemilih kebanyakan tidak menjatuhkan pilihan berdasarkan partai politik, ideologi politik ataupun program kerja yang disodorkan oleh para calon. Yang selalu dan selamanya menjadi patokan ialah “dari suku mana”, “dari agama mana”, dan “dari ras mana” seseorang mencalonkan diri. Mind you, fakta di negara paling demokratis bernama Amerika Serikat juga menunjukkan realitas bahwa kebanyakan orang-orang non-Barat, mulai dari orang-orang turunan Asia, turunan Amerika Latin, turunan Afrika semuanya, hampir semuanya memilih calon Presiden Barack Obama dibandingkan lawan politiknya dari republikan yang semuanya murni secara etnis orang turunan Eropa.

Apa artinya ini?

Artinya, walaupun semua manusia, kita semua, baik putih, hitam, sawo matang, rambut lolong ataupun keriting, berama Islam atau Kristen, atau kafir atau animis atau komunis atau liberal, tidak menjadi masalah. Masalah ras atau etnik tetap menjadi patokan utama dalam menentukan pilihan dalam proses demokrasi modern sekalipun.

Artinya bagi demokrasi di tanah Papua dan pemilihan gubernur Papua dan anggota DPRP?

Artinya ialah:
– Pertama, kebanyakan anggota DPRP ialah orang Papua dari gunung;
– Kedua, karena kebanyakan anggota DPRP orang Papua dari gunung, berarti masyarakat di atas sana lebih banyak, yang berarti mereka memiliki suara mayoritas, yang berarti mereka punya pilihan yang menentukan siapa menjadi gubernur di Tanah Papua.

Sampai kapan ini berakhir?

Jawabannya ada tiga versi. Versi pertama, ia akan berakhir kalau NKRI kembali menerapkan demokrasi terpimpin atau demokrasi pancasila. Versi kedua ialah kalau ada tokoh Papua yang biarpun tidak berasal dari gunung, tetapi ia punya daya pikat dan berhatinurani murni untuk masyarakat, maka pasti akan akan dipilih tanpa pandang bulu dari mana sukunya. Versi terakhir, dan ini versi yang saya sedang promosikan untuk diadvokasi ialah menerapkan prinsip-prinsip “Demokrasi Kesukuan”.

Sekedar Wajah Demokrasi Kesukuan

Demokrasi Kesukuan artinya proses demokrasi terjadi di dalam suku, bukan di dalam provinsi, bukan di dalam kabupaten, bukan di dalam negara. Kalau demokrasi terjadi di dalam suku masing-masing di tanah Papua, maka setiap suku di Tanah Papua memiliki cara dan prosedur pemilihan pimpinan mereka masing-masing, yang tidak dapat diseragamkan.

Dalam konteks pembicaraan tentang usulan Pemekaran Provinsi Tabi setelah Barnabas Suebu kalah suara dari Lukas Enembe dan demokrasi modern, maka “Demokrasi Kesukuan” akan membantu setiap suku untuk tidak bersaing dengan suku lain dalam perolehan suara, karena masing-masing suku akan melakukan proses pemilihan di dalam suku masing-masing. Jadi, tidak akan ada suku Lani sebagai suku terbesar di Melanesia memenangan setiap Pemilu di Tanah Papua atau di Melanesia, tanpa tergantikan sampai kiamat karena orang Melanesia suka pilih calon mereka berdasarkan asal-usul si calon. Kalau “Demokrasi Kesukuan” yang berlaku, maka usulan Provinsi Tabi tidak perlu diajukan, karena secara otomatis di tanah ini sudah ada suku-suku, aliansi, afiliasi dan konfederasi suku-suku yang mapan dan hidup di tanah ini yang membantu dalam menangani ketidak-seimbangan dalam realitas jumlah penduduk dalam masing-masing suku.

Gagasan ini selalu ditantang oleh pemuda so-called “pro-demokrasi” Papua saat ini dengan alasan ia berpotensi memicu perang-perang suku kembali. Padahal justru “Demokrasi Kesukuan” merupakan langkah untuk mencegah persaingan antar suku, yang akhirnya dapat berakibat persaingan dan peperarangan.

Mungkin karena pemilihan kata “Kesukuan”, tetapi salah seorang tokoh dari India, Dr. Satish Kumar telah menyatakan kepada saya secara pribadi, bahwa demokrasi yang saya gagas ini sepatutnya disebut “Demokrasi Tanah” (Earth Demokrasi), yaitu Demokrasi Membumi, yang sangat tepat dengan teori pembangunan dan kemajuan yang selama ini saya advokasi, yaitu Teori Kemajuan Membumi (earthly progress). Prof. Dr. Peter Carey dari Trinity College, Oxford University juga pernah katakan kepada saya begini, “Sem, kalau Demokrasi Kesukuan benar-benar berlaku di Tanah Papua, maka saya akan kirim semua calon wisudawan dan wisudawati ke Tanah Papua dan tinggal satu semester di sana menikmati demokrasi ini, lalu pulang kemari dan langsung saya wisudakan mereka, karena demokrasi ini yang seharusnya ada di dunia ini. Itulah sebabnya sekarang orang sudah menganggap demokrasi modern sebagai sebuah tirani, bukan lagi bagian dari nafas liberalisme, yang mendorong demokrasi mekar, tumbuh dan berbuah lebat sejauh ini.

Ternyata buah itu pahit, tidak manis lagi.” Ternyata buah itu benar pahit buat elit politik dari tanah Tabi, bukan?